Tapanuli – 1fakta.com
Suara pembentukan Provinsi Tapanuli kembali menggema di sebabkan semakin derasnya dukungan masyarakat dari Kabupaten/Kota di Tapanuli raya (pendukung Protap) serta dari berbagi pihak,dalam hal ini sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat khusus nya Tapanuli Raya, pihak-pihak yang mendukung juga bersama-sama untuk memperjuangkan agar segera terwujud nya Provinsi Tapanuli,serta menyuarakan nya melalui satu wadah yakni,Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT).
Saat pada Jumat ,21/02/2025
Forum kordinasi Nasional percepatan pembentukan Daerah Otonom Baru atau FORKONAS PP DOB,menggelar musyawarah nasial (MUNAS), di Gedung Nusantara V DPRRI,Jakarta.
Agenda dalam FORKONAS PP DOB utama adalah,mendesak dalam hal ini Pemerintah mencabut Moratorium serta mewujudkan pemekaran Daerah yang telah berlangsung permohonan nya sekian lama,di antara nya delegasi yg hadir yakni panitia Percepatan Provinsi TAPANULI (PPPT).
Dengan suara lantang serta semangat yang membara,mereka dalam hal PPPT, menuntut agar segera Provinsi Tapanuli segera di wujudkan,mengakhiri penantian panjang masyarakat Tapanuli Raya yg berlangsung lebih dari dua dekade.
Sekretaris Jendral Dewan pimpinan pusat (Sekjen DPP PPPT) ir Bernhat Siahaan, yg memimpin delegasi,menyampaikan harapan nya agar moratorium pemekaran Daerah segera di cabut, paling lambat 18 agustus 2025.
“kami berharap pemerintah tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk menunda pencabutan moratorium ini, ini adalah keinginan masyarakat Tapanuli yang telah lama menunggu selama 20 tahun” sebut bernhat dengan nada optimis,
Bernhat juga menegaskan,Propinsi Tapanuli adalah satu satu nya residen di Sumatera Utara yang belum di mekarkan untuk menjadi Provinsi.
PPPT: Suarakan,
Cabut Moratorium,segera wujudkan ‘Provinsi Tapanuli’
masyarakat telah lama menunggu.
Wacana pemekaran Provinsi Tapanuli kembali menggema serta semakin banyak mendapatkan dukungan dari berbagi pihak, sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, hal ini yang selalu bersama-sama untuk memperjuangkan agar segera terwujud nya Provinsi Tapanuli,serta mempersatukan suara dan tekad dalam gabungan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT).
Sama hal nya Wakil Ketua DPP PPPT,Ridwan Manurung,turut menegaskan penting nya pencabutan moratrium “legal standing Tapanuli sudah ada sejak jaman hindia belanda,ini bukan lagi hanya sekedar wacana,tetapi hak yg harus di penuhi” ucap nya.
Ridwan menambahkan,Moratorium jangan lagi melewati batas waktu di 18 agustus 2025 nanti, jika tidak FORKONAS PP DOB siap menambil langkah tegas,meski tetap berkomitmen untuk tidak melawan Pemerintah.
Dalam munas Forkonas PP DOB 2025,tidak hanya mnghasil desakan pencabutan moratorium tetapi juga melahirkan manifesto politik percepan pembentukan daerah otonom baru (DOB) secar parsial.
Manifesto ini bertujuan mendukung visi Indonesia Maju menuju Inonesia emas 2045.
Berdasrkan Undang Undang No 23 tahun 2014 pasal 31,terkait Manifesto tersebut menekankan pentingnya pemekaran wilayah untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaran pemerintahan daerah, mempercepat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualiatas pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing Nasional dan Daerah.
“Seluruh pejuang pemekaran wilayah yang dalam Forkanas PP DOB akan terus mendukung pemerintah untuk mewujudkan visi “INDONESIA EMAS 2045” melalui pembentukan Daerah Otonom Baru secara parsial,”bunyi salah satu poin manifesto.
Manifesto juga pemerintah untuk melakukan evaluasi ketat terhadap ulasan pemekaran wilayah dan menerbitkan perarturan pemerintah tentang penataan daerah sebagai payung Hukum pembentukan DOB.
Selain itu pemerintah,di harapkan secara bertahap melakukan pemekaran wilayah guna mewujudkan kemandirian daerah dan bangsa.
Mengenai rencana pembentukan Provinsi Tapanuli,adalah hasil pemekaran dari Provinsi Sumatra Utara dengan luas wilayah sekitar 12.708 km². Dan juga Dalam sejarahnya, Provinsi Tapanuli juga pernah resmi dibentuk pada 17 Desember 1949.
Dalam Munas Forkonas PP DOB 2025,Ketum DPP PPPT,Dr.JS Simatupang,SH,MA,GCRT, terpilih sebagai angggota Formatur mewakili wilayah Sumatera,dengan harapan tetap saling koordinasi satu komando dengan bapak GM Chandra Panggabean salah satu pelopor pejuang Protap.
Adapun undangan resmi dalam munas Forkonas PP DOB 2025 sebagai berikut:
1.ir.Bernhat Siaahaan (Ketua Delegasi)
2.Dr.JS Simatupang SH,MH,CRGP.(anggota)
3.Moratua Nahampun (anggota)
4.Thomson Simatupang (anggota)
5.Ridwann Manurung (anggota)
6.Ramson Siburian (anggota)
7.Dirman Simatupang (anggota)
8.Maruap Sianturi (anggota)
9.Ardasi Sianturi (anggota)
10.Hilman Simatupang (anggota)
11.Drs.Penyabar Nake, Msi.(anggota)
Kaperwil Sumut
1Fakta.com
L.Tampubolon
