Bireuen – 1fakta.com
Bupati Bireuen, Mukhlis, menunda penandatanganan petisi yang diajukan korban banjir saat aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati, Senin, 06/04/2026.
Lembaran Dokumen tersebut dinilai perlu dikaji lebih lanjut karena memuat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Koordinator aksi, M. Akmal, mengatakan bupati meminta waktu untuk membahas petisi tersebut bersama unsur terkait.
“Bupati minta waktu lima hari untuk mengkaji petisi dan membahasnya bersama Forkopimda,” ujar Akmal.
Aksi tersebut diikuti sekitar seribuan warga terdampak banjir dari Kecamatan Peusangan, Jeumpa, Peudada, dan Gandapura yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen. Mereka memprotes lambannya penyaluran bantuan serta persoalan pendataan korban yang dinilai tidak transparan sejak banjir November 2025.
Orasi gelombang kekecewaan warga korban banjir akhirnya memuncak. Massa yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Bireuen. Aksi damai itu berubah menjadi simbol perlawanan atas nasib korban yang dinilai terkatung-katung selama berbulan-bulan.
Massa bergerak dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) menuju pusat pemerintahan daerah dengan membawa tuntutan yang sama: kejelasan dan pemenuhan hak sebagai korban bencana.
Empat bulan pascabanjir, sebagian besar warga mengaku belum menerima bantuan yang layak. Program seperti Dana Tunggu Hunian (DTH), hunian tetap (huntap), hingga hunian sementara (huntara) disebut belum menyentuh banyak korban terdampak.
Sudah empat bulan pasca banjir, tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan apa-apa. Jangankan huntap, DTH saja tidak ada,” ujar Shanti, warga Pante Pisang, Kecamatan Peusangan, dalam orasinya.
Ia mengaku rumahnya hilang tersapu banjir, namun ironisnya justru masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dalam pendataan bantuan.“Rumah saya hilang, tidak ada DTH, huntara juga tidak dibangun. Tapi saya malah masuk daftar TMK,” katanya dengan nada kecewa.
Aksi ini merupakan kali kedua digelar. Jika sebelumnya hanya diikuti ratusan orang, kali ini jumlah massa melonjak hingga ribuan. Lonjakan ini mencerminkan akumulasi kekecewaan warga yang kian meluas.(Abd-72)
