Beranda / Berita terkini / Pastikan Tepat Sasaran, Pemko Langsa Turun Langsung Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kota Langsa –1 fakta .com Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) melakukan monitoring penyaluran dan peredaran pupuk serta pestisida di sejumlah kios pengecer di wilayah Kota Langsa, Selasa (17/11/2026). Kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Langsa yang dibuka oleh Plt. Kepala DPPKP Kota Langsa, Sopian, S.Pd., M.M., M.Pd,. Rapat tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi sebelum dilaksanakan pengawasan langsung ke lapangan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Langsa Muhammad Haikal Alfisyahrin, ST, unsur Polres Langsa, Kejaksaan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM, perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup, serta jajaran bidang teknis dan penyuluh pertanian. Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Langsa Muhammad Haikal Alfisyahrin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia berharap pengawasan secara terpadu ini dapat memastikan pupuk bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan dan benar-benar sampai kepada petani yang berhak, khususnya petani di Kota Langsa. Menurutnya, pupuk merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang keberhasilan usaha tani. Karena itu, distribusinya harus mendapat pengawasan serius agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan petani. Sementara itu, Plt. Kepala DPPKP Kota Langsa, Sopian, menjelaskan bahwa pupuk dan pestisida merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan usaha tani sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, aspek ketersediaan, penyaluran, penggunaan, dan pengawasannya membutuhkan perhatian serta keterlibatan seluruh pihak. Khusus pupuk bersubsidi, pemerintah telah memberikan dukungan melalui kebijakan subsidi agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau. Namun, pelaksanaannya harus tetap diawasi, terutama menyangkut ketepatan sasaran penerima, kesesuaian alokasi dan penyaluran, penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta ketersediaan stok pada kios pengecer resmi. Pengawasan juga mencakup peredaran pestisida, terutama terkait legalitas, mutu, dan keamanan produk agar penggunaannya sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan. Sopian berharap melalui rapat koordinasi KP3, seluruh anggota komisi semakin memperkuat sinergi dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPPKP Kota Langsa, Kamalul Rusdi, mengatakan monitoring tersebut menyasar pada kios pengecer pupuk bersubsidi guna memastikan penyaluran dan peredaran pupuk berjalan sesuai ketentuan. Usai rapat koordinasi, tim gabungan dibagi menjadi tiga kelompok untuk melakukan monitoring langsung ke sejumlah kios pengecer pupuk bersubsidi di Kota Langsa. Tim pertama yang melibatkan Wakil Wali Kota Langsa, unsur Polres Langsa, Kepala DPPKP, Kabid PSP, dan penyuluh pertanian melakukan monitoring ke UD. Mekar Tani dan UD. Tani Jaya. Tim kedua yang melibatkan unsur Sekretariat Daerah, Kejaksaan, Sekretaris DPPKP, serta jajaran Bidang PSP melakukan pemantauan ke UD. Rajana Tani dan Bina Jaya di kawasan depan LP Narkoba. Sementara itu, tim ketiga yang terdiri atas perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabid Naker, Kabid Perdagangan, Kabid Perkebunan, dan penyuluh pertanian melakukan monitoring ke UD. BUMD Cinta Raja dan UD. Ghaza Jaya. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Langsa berharap pengawasan distribusi pupuk dan pestisida semakin optimal, sehingga penyalurannya berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, hak petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi sesuai ketentuan dapat terlindungi dan produktivitas pertanian di Kota Langsa semakin meningkat.(Mak,Ita)

Pastikan Tepat Sasaran, Pemko Langsa Turun Langsung Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kota Langsa –1 fakta .com Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) melakukan monitoring penyaluran dan peredaran pupuk serta pestisida di sejumlah kios pengecer di wilayah Kota Langsa, Selasa (17/11/2026). Kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Langsa yang dibuka oleh Plt. Kepala DPPKP Kota Langsa, Sopian, S.Pd., M.M., M.Pd,. Rapat tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi sebelum dilaksanakan pengawasan langsung ke lapangan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Langsa Muhammad Haikal Alfisyahrin, ST, unsur Polres Langsa, Kejaksaan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM, perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup, serta jajaran bidang teknis dan penyuluh pertanian. Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Langsa Muhammad Haikal Alfisyahrin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia berharap pengawasan secara terpadu ini dapat memastikan pupuk bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan dan benar-benar sampai kepada petani yang berhak, khususnya petani di Kota Langsa. Menurutnya, pupuk merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang keberhasilan usaha tani. Karena itu, distribusinya harus mendapat pengawasan serius agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan petani. Sementara itu, Plt. Kepala DPPKP Kota Langsa, Sopian, menjelaskan bahwa pupuk dan pestisida merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan usaha tani sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, aspek ketersediaan, penyaluran, penggunaan, dan pengawasannya membutuhkan perhatian serta keterlibatan seluruh pihak. Khusus pupuk bersubsidi, pemerintah telah memberikan dukungan melalui kebijakan subsidi agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau. Namun, pelaksanaannya harus tetap diawasi, terutama menyangkut ketepatan sasaran penerima, kesesuaian alokasi dan penyaluran, penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta ketersediaan stok pada kios pengecer resmi. Pengawasan juga mencakup peredaran pestisida, terutama terkait legalitas, mutu, dan keamanan produk agar penggunaannya sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan. Sopian berharap melalui rapat koordinasi KP3, seluruh anggota komisi semakin memperkuat sinergi dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPPKP Kota Langsa, Kamalul Rusdi, mengatakan monitoring tersebut menyasar pada kios pengecer pupuk bersubsidi guna memastikan penyaluran dan peredaran pupuk berjalan sesuai ketentuan. Usai rapat koordinasi, tim gabungan dibagi menjadi tiga kelompok untuk melakukan monitoring langsung ke sejumlah kios pengecer pupuk bersubsidi di Kota Langsa. Tim pertama yang melibatkan Wakil Wali Kota Langsa, unsur Polres Langsa, Kepala DPPKP, Kabid PSP, dan penyuluh pertanian melakukan monitoring ke UD. Mekar Tani dan UD. Tani Jaya. Tim kedua yang melibatkan unsur Sekretariat Daerah, Kejaksaan, Sekretaris DPPKP, serta jajaran Bidang PSP melakukan pemantauan ke UD. Rajana Tani dan Bina Jaya di kawasan depan LP Narkoba. Sementara itu, tim ketiga yang terdiri atas perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabid Naker, Kabid Perdagangan, Kabid Perkebunan, dan penyuluh pertanian melakukan monitoring ke UD. BUMD Cinta Raja dan UD. Ghaza Jaya. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Langsa berharap pengawasan distribusi pupuk dan pestisida semakin optimal, sehingga penyalurannya berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, hak petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi sesuai ketentuan dapat terlindungi dan produktivitas pertanian di Kota Langsa semakin meningkat.(Mak,Ita)

Kota Langsa – 1fakta.com

Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) melakukan monitoring penyaluran dan peredaran pupuk serta pestisida di sejumlah kios pengecer di wilayah Kota Langsa, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Langsa yang dibuka oleh Plt. Kepala DPPKP Kota Langsa, Sopian, S.Pd., M.M., M.Pd,. Rapat tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi sebelum dilaksanakan pengawasan langsung ke lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Langsa Muhammad Haikal Alfisyahrin, ST, unsur Polres Langsa, Kejaksaan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM, perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup, serta jajaran bidang teknis dan penyuluh pertanian.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Langsa Muhammad Haikal Alfisyahrin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia berharap pengawasan secara terpadu ini dapat memastikan pupuk bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan dan benar-benar sampai kepada petani yang berhak, khususnya petani di Kota Langsa.

Menurutnya, pupuk merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang keberhasilan usaha tani. Karena itu, distribusinya harus mendapat pengawasan serius agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan petani.

Sementara itu, Plt. Kepala DPPKP Kota Langsa, Sopian, menjelaskan bahwa pupuk dan pestisida merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan usaha tani sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, aspek ketersediaan, penyaluran, penggunaan, dan pengawasannya membutuhkan perhatian serta keterlibatan seluruh pihak.

Khusus pupuk bersubsidi, pemerintah telah memberikan dukungan melalui kebijakan subsidi agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau. Namun, pelaksanaannya harus tetap diawasi, terutama menyangkut ketepatan sasaran penerima, kesesuaian alokasi dan penyaluran, penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta ketersediaan stok pada kios pengecer resmi.

Pengawasan juga mencakup peredaran pestisida, terutama terkait legalitas, mutu, dan keamanan produk agar penggunaannya sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan.

Sopian berharap melalui rapat koordinasi KP3, seluruh anggota komisi semakin memperkuat sinergi dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPPKP Kota Langsa, Kamalul Rusdi, mengatakan monitoring tersebut menyasar pada kios pengecer pupuk bersubsidi guna memastikan penyaluran dan peredaran pupuk berjalan sesuai ketentuan.

Usai rapat koordinasi, tim gabungan dibagi menjadi tiga kelompok untuk melakukan monitoring langsung ke sejumlah kios pengecer pupuk bersubsidi di Kota Langsa.

Tim pertama yang melibatkan Wakil Wali Kota Langsa, unsur Polres Langsa, Kepala DPPKP, Kabid PSP, dan penyuluh pertanian melakukan monitoring ke UD. Mekar Tani dan UD. Tani Jaya.

Tim kedua yang melibatkan unsur Sekretariat Daerah, Kejaksaan, Sekretaris DPPKP, serta jajaran Bidang PSP melakukan pemantauan ke UD. Rajana Tani dan Bina Jaya di kawasan depan LP Narkoba.

Sementara itu, tim ketiga yang terdiri atas perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabid Naker, Kabid Perdagangan, Kabid Perkebunan, dan penyuluh pertanian melakukan monitoring ke UD. BUMD Cinta Raja dan UD. Ghaza Jaya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Langsa berharap pengawasan distribusi pupuk dan pestisida semakin optimal, sehingga penyalurannya berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, hak petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi sesuai ketentuan dapat terlindungi dan produktivitas pertanian di Kota Langsa semakin meningkat.(Mak,Ita)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social Icons