Taput – 1fakta.com
Keputusan Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Utara untuk mempertahankan Lamtagon Manalu sebagai Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat terus menuai kritik tajam dari masyarakat. Keputusan ini dianggap kontroversial, mengingat Lamtagon secara terang-terangan ikut menandatangani mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Pj Bupati.
Di samping polemik mosi tidak percaya, Lamtagon Manalu juga kerap menjadi sorotan di media sosial. Banyak keluhan masyarakat yang mengkritik buruknya pelayanan air minum, khususnya di wilayah Tarutung dan Siatas Barita, yang menjadi tanggung jawab BUMD di bawah kepemimpinannya. Sejumlah warga mempertanyakan kondisi infrastruktur PDAM, seperti pipa bocor yang tidak kunjung diperbaiki, meskipun perusahaan tersebut telah menikmati hasil penjualan air kepada pelanggan.
Pertanyaannya ” Kenapa sampai sekarang pipa bocor tidak diperbaiki..? Apa PDAM tidak punya dana untuk perbaikan..? Padahal pelanggan terus membayar tagihan air. Ini menunjukkan manajemen yang buruk, dan Pj Bupati seharusnya segera bertindak,” keluh seorang warga Tarutung yang tidak mau inisial nya disebut .
Keputusan Pj Bupati untuk tidak menindak tegas Lamtagon memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Beberapa warga yang memahami aturan dan peraturan menduga, Pj Bupati mungkin hanya berupaya menjaga kenyamanan selama masa tugasnya di Tapanuli Utara tanpa memedulikan stabilitas pemerintahan.
“Seharusnya seorang Pj Bupati bersikap tegas dan berwibawa, apalagi dalam menghadapi pimpinan BUMD yang secara terang-terangan menunjukkan ketidak percayaan terhadap kepemimpinannya. Apakah keputusan ini murni demi stabilitas, atau hanya untuk menjaga situasi tetap aman hingga masa jabatannya selesai..?” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Selain masalah mosi tidak percaya, pelayanan PDAM yang dinilai tidak optimal semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Lamtagon Manalu. Banyak pelanggan mengeluhkan distribusi air yang tidak lancar, sementara tanggapan terhadap keluhan pelanggan dirasa lamban.
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan kenapa mempertahankan Lamtagon Manalu..?sekaligus memastikan adanya perbaikan dalam pelayanan air minum di Tapanuli Utara. Langkah konkret diharapkan dapat dilakukan, termasuk evaluasi manajemen PDAM dan pemanfaatan anggaran perusahaan untuk memperbaiki infrastruktur air yang rusak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah daerah maupun PDAM belum memberikan tanggapan atas berbagai keluhan dan pertanyaan masyarakat. ( smarth )
