TANGERANG – 1fakta.com
Setelah beberapa OPD diantaranya Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, dan OPD pengguna Anggaran APBD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2024, sukses bagi bagi uang kepada beberapa oknum wartawan, dan dugaan kuat sukses dalam jual beli proyek Penunjukan Langsung (PL).
Sorotan lainya etika jajaran pejabat publik dan jajaran PPTK dalam setiap kegiatan, sangat di keluhkan kalangan wartawan yang banyak melihat kejanggalan pelaksanaan kegiatan proyek, pasalnya, untuk menerima dan menjawab telpon maupun pesan what’s app dari wartawan pun enggan, diantaranya salah satu pejabat publik Bina Marga yaitu Rizal Muhamad Fikri ST MT dan jajaran pejabat lainya yang di tuding tidak ber etika, lantaran di anggap tidak kooperatif, abaikan telpon dan pesan What’s app ketika wartawan butuh klarifikasi atas kegiatan proyek rekonstruksi jalan yang banyak di keluhkan masyarakat,
“Banyak penilaian sumbang hingga tudingan Tersandera oleh GRATIFIKASI dan prosentase, di hampir setiap titik kegiatan, baik kegiatan PL maupun Tender, hampir semua jajaran PPTK pules dan nyenyak setelah uang rakyat dalam bentuk APBD yang di alokasikan untuk kegiatan, terkesan menjadi ajang BANCAKAN,
“Setelah oknum wartawan selesai menikmati jatah kegiatan dari Dinas Pengguna Anggaran, baik yang terima matangnya (sebutan sandinya), maupun dapat judul kegiatan,
“Dinas Kominfo kabupaten Tangerang tidak mau kalah, sekitar Rp. 460 juta lebih di tuding di HAMBURKAN buat Plesiran ke Garut bersama sekitar 100 wartawan, dengan pelaksanaan Yang di duga DIAM DIAM, berangkat pagi gelap, pulang malam gulita, seperti tahun sebelumnya, mungkin khawatir di ketahui wartawan yang tidak terlibat Plesiran jadi harus main kucing kucingan,
“Sontak, aroma palah pilih wartawan menggema, kegiatan Plesiran ke Garut akhirnya menimbulkan konflik di kalangan aktifis dan wartawan, dinas Kominfo di tuding tebang pilih, yang terlibat Plesiran menggunakan uang rakyat yang di kemas dengan APBD 2024” keluh ketua Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) DPD Provinsi Banten, Syamsul Bahrii,
Di tempat terpisah, Salah satu wartawan media Cetak dan HUMAS Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Linda, dengan nada kecewanya mengatakan,
Kominfo di nilai telah melakukan program KONFLIK di kalangan aktivis dan wartawan kabupaten Tangerang, program yang di nilai mencoreng kinerja pemerintah kabupaten Tangerang, dengan kegiatan Plesiran menggunakan anggaran APBD tahun 2024,
“Silahkan saja, asal tepat waktu, Adil, transparan, dengan etika yang profesional, bukan dengan cara seperti sekarang, terkesan kucing kucingan, tebang pilih, Akhirnya menimbulkan kecemburuan di kalangan aktifis dan wartawan, itu kan uang rakyat, sementara ekonomi rakyat masih belum stabil, masih pada ngantri segala macam bentuk bantuan, alangkah bagusnya kalau uang itu di pakai untuk bedah rumah, masyarakat miskin merasa di perhatikan,
Kenyataanya hingga saat ini masih banyak yang belum terealisasi usulan bedah rumah, yang katanya , kuota maupun anggaran terbatas lah, dan alasan klasik lainya,
Atau program lain yang lebih bermanfaat, misalnya, pengentasan program ekonomi ekstrim, itu jauh lebih bermanfaat,
Bukan dengan cara tebang pilih wartawan yang di ajak Plesiran ke Garut, wartawan yang mungkin tidak pernah upload berita dari Kominfo tidak di libatkan, bahkan dalam beberapa pemberitaan di sebutkan “Orangnya itu itu aja” wartawan yang seperti apa si kriterianya ? Apa yang rajin tayang berita pencitraan OPD dan najaranya, atau kedekatan dengan pejabatnya, sekali lagi itu uang rakyat, hati hati penggunaanya, sudah tepat apa belum ?? dalam kondisi sekarang ini,
Di saat ekonomi masyarakat masih dalam masa pemulihan dan penguatan, Pejabat terkait harus bisa mempertanggung jawabkan, dasar alasan apa harus pelesiran ngajak oknum wartawan tertentu,” ujar Linda dengan nada kecewa.
