Aceh Tamiang – 1fakta.com
Gelombang kritik terhadap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfosan) Aceh Tamiang, Bastian, S.Kom, terus menguat. Para wartawan di wilayah tersebut mendesak Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tamiang, Asra, untuk segera mencopot Bastian dari jabatannya. Desakan ini mencuat setelah Dinas Kominfosan tidak mengusulkan anggaran publikasi media dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Perubahan 2024.
Ketidak hadiran anggaran tersebut memunculkan berbagai kecaman, terutama dari para wartawan yang selama ini mengandalkan dana publikasi untuk kliping berita kinerja pemerintahan. Ironisnya, anggaran publikasi dari APBK murni tahun 2024 dilaporkan telah habis pada Juli 2024, namun Kepala Dinas Kominfosan justru tidak mengambil langkah untuk mengusulkan anggaran tambahan.
Sikap ini dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap kemitraan antara pemerintah daerah dan media.Salah satu wartawan, Indra, mengungkapkan kekecewaannya.
“Ini sama saja tidak mau mengakomodir rekan-rekan media selaku mitra kerja Pemkab Aceh Tamiang. Seharusnya, dengan kondisi seperti ini, Kadis mengambil langkah tegas untuk mengusulkan anggaran, bukan malah membiarkan,” ujarnya.
Indra juga menyoroti bahwa permasalahan ini bukan pertama kali terjadi, melainkan sudah berulang hingga dua kali. Ia mempertanyakan mengapa kepala dinas terlihat apatis terhadap kebutuhan wartawan.
“Tidak diusulkannya anggaran publikasi itu adalah wujud nyata ketidakpedulian kepala dinas terhadap wartawan. Jika seperti ini, buat apa dipertahankan? Pj Bupati sudah seharusnya mencopot Bastian karena ia tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai kepala dinas,” tegasnya.
Dalam wawancara sebelumnya, Bastian sempat berdalih bahwa pengusulan anggaran publikasi di APBK Perubahan hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan dari wartawan ke DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK). Namun, pernyataan ini justru memantik kritik lebih tajam karena Bastian dianggap tidak proaktif menyikapi situasi darurat ketika anggaran murni habis pada pertengahan tahun.
Desakan pencopotan ini menjadi ujian bagi Pj Bupati Asra untuk menunjukkan keberpihakan pada transparansi dan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel. Di tengah sorotan publik terhadap kinerja Dinas Kominfosan, langkah konkret dari pimpinan daerah sangat dinantikan.
Ke depan, wartawan berharap Pemkab Aceh Tamiang lebih serius menjalin hubungan kerja sama dengan media, serta memastikan anggaran publikasi dikelola dengan baik untuk menghindari polemik serupa.(*)
