Tapanuli Utara – 1fakta.com
Di saat pemerintah tengah membutuhkan lahan untuk mendukung program strategis pertanian terpadu, muncul fakta mengejutkan terkait keberadaan lahan yang sebelumnya merupakan kawasan kehutanan dan kini diketahui telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
Lahan yang berada di kawasan Hutan Lindung Sijaba itu disebut-sebut seolah “hilang ditelan bumi”. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebagian besar kawasan tersebut kini telah digarap bahkan diperjualbelikan oleh sejumlah pihak. Ironisnya, rata-rata lahan yang diduga berada di kawasan aset pemerintah itu kini telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Padahal, berdasarkan keterangan dan peta hijau kehutanan, kawasan tersebut masih tercatat sebagai wilayah kehutanan yang kemudian telah beralih menjadi aset pemerintah daerah. Namun di lapangan, pengklaiman kepemilikan terus bermunculan.
Persoalan ini akhirnya menjadi perhatian serius pemerintah. Usai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama pihak KPH XIII serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Selasa (26/05/2026), pemerintah dikabarkan akan segera mengambil kembali sekitar 50 hektare lahan untuk kepentingan program strategis pertanian terpadu.
Namun demikian, rapat tersebut juga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah seluruh unsur masyarakat, khususnya tokoh-tokoh desa yang mengetahui sejarah kawasan itu, turut dilibatkan dalam pembahasan tersebut?
Salah satu tokoh masyarakat yang disebut mengetahui sejarah kawasan tersebut adalah Tohap Simaremare. Saat dimintai tanggapan, Tohap berharap pemerintah benar-benar membuka persoalan itu secara terang benderang dan tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban.
“Kalau memang itu aset pemerintah dan dulunya kawasan kehutanan, harus dibuka secara jujur kepada masyarakat. Jangan sampai rakyat kecil nanti yang disalahkan, sementara yang menguasai lahan justru orang-orang kuat,” ujar Tohap.
Ia juga menilai persoalan tersebut bukan hal baru di tengah masyarakat. Menurutnya, warga sekitar sudah lama mengetahui adanya penguasaan lahan secara perlahan oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami dari dulu hanya melihat. Sedihnya, masyarakat sekitar yang sejak lama tinggal di wilayah itu justru tidak pernah menikmati hasil dari lahan tersebut,” tambahnya.
Direktur Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Bangkit P. Silaban, SE, saat berbincang dengan sejumlah jurnalis di Kedai Partukkoan WARKOPAS Siborongborong, membenarkan adanya rencana program strategis tersebut.
Menurut Bangkit, kawasan itu memiliki potensi besar untuk mendukung kemajuan Kabupaten Tapanuli Utara karena lokasinya dinilai sangat strategis dan berdekatan dengan Bandara Internasional Sisingamangaraja XII Silangit.
“Bandara Silangit merupakan pintu gerbang kedatangan tamu dari dalam negara bahkan dari luar berada di wilayah Tapanuli Utara. Selama ini Taput hanya menjadi daerah penyambut, sementara kunjungan justru lebih banyak menuju kabupaten lain di kawasan Tapanuli Raya,” ujarnya.
Sementara itu, pengakuan warga sekitar yang merupakan penduduk asli turun-temurun di wilayah Hutan Lindung Sijaba turut menguatkan bahwa kawasan tersebut dulunya memang merupakan wilayah kehutanan.
Mereka mengaku heran melihat banyaknya penggarap di lokasi itu yang disebut berasal dari luar daerah, bahkan diduga melibatkan mantan pejabat serta mafia tanah.
“Kami heran, karena selama ini seperti ada pembiaran. Sumber air yang dulu mengairi persawahan warga kini sudah digarap. Kami hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ungkap salah seorang warga bermarga Tampubolon.
Warga berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pengambilalihan lahan untuk program strategis, tetapi juga mengusut proses penerbitan SHM di kawasan yang diduga masih masuk dalam wilayah aset pemerintah dan kawasan kehutanan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih terus melakukan penelusuran dan pendataan terhadap status kepemilikan lahan di kawasan tersebut.
(Tims media)
