Makassar, 1fakta.com – Di saat aparat Polda Sulawesi Selatan gencar membongkar praktik penyalahgunaan BBM subsidi, muncul dugaan adanya satu jaringan besar yang justru tak tersentuh. Kelompok ini disebut-sebut beroperasi rapi di kawasan Sungai Tallo, Makassar, dan berulang kali lolos dari operasi Satgas Gabungan.
Temuan ini mencuat dari penelusuran lapangan dan keterangan sejumlah sumber. Aktivitas mencurigakan terpusat di bawah jembatan tol Insinyur Sutami, lokasi yang selama ini dikenal sebagai jalur lalu lintas kapal kecil. Di titik itu, sebuah kapal kerap terlihat berlabuh dan diduga menjadi tempat penampungan BBM subsidi ilegal.
Sumber yang enggan disebutkan namanya menyebut, praktik ini bukan operasi kecil. Jaringan tersebut diduga dikendalikan oleh seorang oknum aparat berinisial IL yang berperan sebagai pengatur utama dari belakang layar.
“Semua pergerakan diduga diatur. Itu yang bikin mereka selalu lolos. Seolah-olah sudah tahu lebih dulu kapan ada operasi,” ungkap sumber.
Tak hanya itu, IL disebut dibantu dua orang eks narapidana terorisme berinisial AA dan UN. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi BBM ilegal tersebut.
AA disebut berperan dalam pengamanan dan memastikan operasi tidak terganggu, sementara UN diduga menjadi eksekutor di lapangan yang mengatur pemindahan BBM dari satu titik ke titik lain.
“Perannya jelas. Ada yang atur, ada yang jaga, ada yang jalan di lapangan. Makanya jaringan ini sulit disentuh,” tambahnya.
Dari informasi yang dihimpun, jaringan ini memiliki sedikitnya empat unit kapal. Kapal-kapal tersebut digunakan untuk menampung BBM subsidi yang dikumpulkan dari berbagai daerah, sebelum kemudian dipindahkan ke kapal pembeli di tengah laut.
Modusnya, BBM subsidi dikumpulkan dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan seperti Pangkep, Barru, Bone, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba hingga Sinjai. BBM itu kemudian dibawa ke Makassar dan ditampung sementara di kapal yang berlabuh di Sungai Tallo.
Setelah jumlahnya mencukupi, BBM tersebut diduga dipindahkan ke kapal lain di tengah laut untuk dijual dengan harga industri. Praktik ini tentu merugikan negara dan masyarakat, mengingat BBM subsidi seharusnya diperuntukkan bagi kalangan tertentu.
Yang menjadi sorotan, jaringan ini disebut sangat disiplin dan tertutup. Mereka diduga menggunakan pola komunikasi terbatas dan selalu berpindah lokasi untuk menghindari deteksi aparat.
Bahkan, kapal yang sebelumnya rutin terlihat di Sungai Tallo kini dilaporkan sudah tidak lagi berada di lokasi. Diduga kuat, perpindahan itu dilakukan setelah aktivitas mereka mulai terendus.
“Sekarang kapalnya sudah tidak ada di situ. Entah dipindahkan ke mana. Mereka cepat sekali bergerak,” kata sumber sambil menunjuk lokasi yang dimaksud.
Sumber juga menduga adanya kebocoran informasi dari internal, yang membuat setiap rencana penertiban selalu gagal menyasar kelompok ini.
“Kalau tidak ada yang bocorkan, tidak mungkin mereka selalu selamat. Ini yang harus diusut,” tegasnya.
Desakan pun datang dari masyarakat agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Polda Sulsel dan Satgas Gabungan diminta melakukan investigasi mendalam, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan tersebut.
“Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini BBM subsidi, hak masyarakat kecil,” ujar sumber.
Sementara itu, Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Jufri Natsir, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Di sisi lain, terduga pemilik kapal membantah keterlibatan dalam praktik ilegal. Ia mengklaim kapal tersebut hanya digunakan untuk aktivitas biasa seperti memancing dan mengangkut air bersih ke kapal di laut.
“Itu kapal memang dekat rumah saya di bawah jembatan tol. Dipakai mancing sama muat air bersih,” ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (29/4/2026).
Meski bantahan telah disampaikan, sejumlah indikasi di lapangan masih menyisakan tanda tanya besar.
Awak media terus melakukan penelusuran dan pengumpulan data untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang diduga melibatkan jaringan terorganisir ini.(***)
