Sidang Paripurna RAPBD 2025 Gagal Kuorum, Ketua PBB Humbahas Kritik DPRD.

Humbahas – 1fakta.Com

Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Humbang Hasundutan, TBH. Simamora, melontarkan kritik terhadap anggota DPRD Humbang Hasundutan yang tidak hadir dalam sidang paripurna penetapan RAPBD 2025. Melalui unggahan di media sosialnya pada Jumat (29/11/2024), TBH. Simamora menyoroti ketidakseriusan para wakil rakyat yang berdampak pada gagalnya kuorum dalam sidang tersebut.
“Ada apa dengan wakil rakyat kita…?
Sidang paripurna RAPBD 2025 gagal kuorum. Padahal ini adalah agenda penting untuk menentukan masa depan rakyat Humbahas. Ini mencerminkan rendahnya komitmen anggota DPRD terhadap tanggung jawab mereka,” ujar TBH. Simamora dalam unggahannya.

Sebagai Ketua PBB, TBH. Simamora mengingatkan anggota DPRD agar tidak mengingkari janji-janji kampanye yang pernah mereka sampaikan kepada masyarakat. “Baru saja dilantik, tapi sudah mengabaikan tugas utama untuk rakyat. Katanya ingin memakmurkan rakyat Humbahas, tapi mana buktinya?” lanjutnya.
Ia juga mengkritik keras adanya indikasi bahwa ketidak hadiran anggota DPRD dipengaruhi oleh konflik internal partai yang dibawa ke dalam ruang legislatif.

Menurutnya, percaturan politik semacam itu hanya akan merugikan masyarakat luas.

“Jangan jadikan politik partai sebagai alasan untuk menghancurkan masa depan rakyat Humbahas. Jika tidak sanggup menjalankan tugas, lebih baik mundur daripada mengorbankan kepentingan publik,” tegas TBH. Simamora.
Kritikan dari Ketua PBB ini tidak hanya mencerminkan kekecewaan, tetapi juga menjadi peringatan serius bagi anggota DPRD agar segera berbenah diri . Gagalnya kuorum dalam sidang paripurna RAPBD 2025 dinilai sebagai bentuk ketidak seriusan terhadap tanggung jawab legislasi yang sangat vital untuk pembangunan dan kesejahteraan Rakyat .
Masyarakat berharap DPRD Humbang Hasundutan dapat segera mengesampingkan konflik politik dan memprioritaskan kepentingan rakyat dengan segera menyelesaikan pembahasan RAPBD 2025. Kritik tajam dari tokoh-tokoh seperti TBH. Simamora menjadi pengingat bahwa rakyat terus mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan wakil rakyat di legislatif. Tuturnya. ( Smarth )