Makassar,1fakta.com – Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Wilayah Sulawesi Selatan resmi dilantik di Claro Hotel Makassar, Senin (09/02/2026).
Pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi pelaku usaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Plh Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) RI Dr. Ermia Sofiyessi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, unsur Forkopimda, pimpinan perbankan, serta Ketua Umum GAPEMBI Indonesia H. Alven Stony, S.I.P.
Plh Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN RI, Dr. Ermia Sofiyessi, menegaskan bahwa tahun 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas dan standarisasi SPPG, khususnya pemenuhan sertifikasi kelayakan dan keamanan pangan.
“Fokus 2026 adalah peningkatan kualitas SPPG. Salah satunya memastikan seluruh SPPG memenuhi sertifikasi yang dipersyaratkan. Di Sulawesi Selatan saat ini sekitar 279 SPPG yang sudah memiliki sertifikat, dari target 702 unit,” ujar Ermia.
Dari sekitar 500 SPPG yang telah operasional di Sulsel, baru 279 yang telah memenuhi standar sertifikasi. BGN menargetkan seluruh SPPG di Sulsel sudah tersertifikasi paling lambat pertengahan Juni 2026.
BGN juga menerapkan sanksi tegas bagi pengelola SPPG yang tidak segera mengurus sertifikasi.
“Satu bulan setelah operasional wajib mendaftar. Jika tidak, akan keluar SP1 selama satu minggu. Jika masih tidak mendaftar, keluar SP2 hingga penutupan tetap,” tegasnya.
Secara nasional, target SPPG tahun 2025 sebanyak 32 ribu unit ditingkatkan menjadi 36 ribu unit pada 2026. Seluruhnya diwajibkan memenuhi standar dan akan dilakukan pengkelasan berbasis kualitas layanan.
Ermia menilai peran GAPEMBI penting sebagai mitra pemerintah dalam mengawal implementasi kebijakan sekaligus menyerap aspirasi pelaku usaha di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga kualitas dan porsi makanan bagi siswa penerima manfaat MBG.
“Jangan sampai porsinya makin kecil. Ini soal makan anak-anak kita. Program ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Andi Sudirman.
Ia menilai MBG merupakan program strategis untuk memperbaiki asupan gizi anak dan membangun kebiasaan makan sehat di lingkungan sekolah.
“Kalau makan bersama di sekolah, ada kebersamaan. Anak-anak yang sebelumnya kurang perhatian soal makan jadi ikut makan. Ini sangat efektif,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan dukungannya terhadap skema pemberian makanan dalam bentuk jadi, bukan bantuan tunai.
“Kalau dikasih uang, saya khawatir peruntukannya berubah. Lebih tepat dalam bentuk makanan jadi supaya manfaatnya langsung dirasakan,” katanya.
Selain itu, Andi mendorong pengelola SPPG memaksimalkan penggunaan bahan baku dari pasar tradisional dan pelaku UMKM lokal.
“Belanja di pasar, berdayakan masyarakat sekitar. Uang negara ini sebagian besar dari rakyat kecil, jadi harus kembali ke mereka,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah dapur dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.
Ketua Umum GAPEMBI Indonesia H. Alven Stony menyebut Sulsel masuk 10 besar provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak. Saat ini sekitar 400 SPPG telah beroperasi dan ratusan lainnya dalam proses persiapan.
“Jika 700 SPPG beroperasi penuh, dana pusat yang masuk ke Sulawesi Selatan bisa mencapai Rp 700 miliar per bulan. Dalam setahun sekitar Rp 8,4 triliun,” ujarnya.
Menurut Alven, perputaran dana tersebut berdampak langsung pada pelaku UMKM, tenaga dapur, hingga pemasok bahan baku.
Ia mengungkapkan pada tahap awal pelaksanaan program, banyak pelaku usaha membangun dapur secara mandiri tanpa dukungan pembiayaan.
“Banyak yang menggadaikan aset karena yakin program ini berjalan. Sekarang setelah terbukti, minat semakin tinggi,” katanya.
Secara nasional, ia memperkirakan program MBG melalui puluhan ribu SPPG telah menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.
Ketua DPW GAPEMBI Sulsel terpilih, Nurdin Beta, S.Kep., M.Kes, menyatakan pihaknya akan segera membentuk kepengurusan di kabupaten/kota.
“Dalam dua bulan ke depan kami akan tuntaskan pembentukan struktur di daerah agar pengawalan program MBG berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia memastikan pengurus DPW Sulsel mayoritas merupakan pelaku usaha yang telah mengelola lebih dari lima dapur SPPG dan siap mengawal standar operasional.
Pelantikan GAPEMBI Sulsel ini diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat daerah.(niat ch)
