Bireuen – 1fakta.com
Forum Musrenbang di Aula Kantor Camat Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh (23/2/2026
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Senin (24/2/2026), tengah suasana Ramadan, forum yang digelar di Aula Kantor Camat Jangka itu menjadi panggung utama Desa dan mukim menyuarakan kebutuhan prioritas pembangunan.
“Namun, forum strategis tersebut juga diwarnai sorotan tajam dan terkesan buang badan, tak satu pun anggota DPRK Bireuen dari daerah pemilihan Tapil Peusangan Raya terlihat hadir.
Camat Jangka Mulyadi SP.MsM menegaskan sejumlah usulan dari Desa akan melalui proses sebelum dibawa ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).
Menurutnya, pembangunan pascabanjir hidrometeorologi yang melanda Aceh, termasuk wilayah Jangka, menjadi perhatian utama dalam perencanaan tahun mendatang.“Ke depan, pembangunan fisik harus adaptif terhadap bencana. Kita tidak ingin kejadian serupa kembali menimbulkan dampak besar karena infrastruktur yang tidak siap,” ujarnya.
Mulyadi Juga mengapresiasi para keuchik dan tokoh masyarakat yang tetap antusias mengikuti Musrenbang meski berlangsung di bulan puasa.
Musrenbang dibuka oleh Pak Mulyadi, SH.MM Aseten satu,Bireuen, Ia mengingatkan bahwa forum ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum menyusun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.harus objektif dan terukur. Program yang diusulkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan warga, termasuk percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi semua unsur agar hasil Musrenbang tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi berlanjut hingga tahap penganggaran dan realisasi.
“Absennya 10 anggota DPRK Bireuen dari dapil Peusangan Raya menjadi pembicaraan hangat. Sejumlah peserta menilai kehadiran legislatif krusial untuk mengawal aspirasi sejak tahap perencanaan hingga pembahasan anggaran.
Ketua APDESI Kecamatan Jangka yang juga Keuchik menyebut pembangunan kembali ditetapkan sebagai prioritas peringkat pertama.“Usulan ini sudah berulang kali kami sampaikan.menyangkut pelayanan publik. Harapan kami, ada perhatian serius dan pengawalan sampai terealisasi,” ujarnya.
Menurut Forum Mukim H.Nasruddin sekaligus Mukim Lamkuta memaparkan sejumlah kebutuhan prioritas yang dinilai mendesak, seperti, Gaji Tgk imum mesjid seharus ditambah,sebagai pusat ekonomi rakyat, Pembangunan Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat pascabanjir, mengingat sejumlah wilayah masih terdampak.
H.Nasruddin juga menyoroti belum optimalnya implementasi kewenangan lembaga mukim, meski regulasi telah tersedia.“Aturan mukim sudah ada, tapi pelaksanaannya belum maksimal. Padahal mukim memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan adat dan pembangunan masyarakat,” katanya.
Dihadiri Forkopincam dan OPD
Musrenbang turut dihadiri perwakilan Bappeda, DPMGPKB, Asisten Bupati, unsur Forkopin Jangka para Imum Mukim, KUA, perwakilan Puskesmas jangka
Meski diwarnai kritik terhadap absennya legislatif, forum tetap menghasilkan daftar prioritas yang akan dibawa ke tingkat kabupaten melalui mekanisme perencanaan daerah.
“Para peserta berharap hasil Musrenbang tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar masuk dalam kebijakan anggaran pembangunan daerah.
Musrenbang Jangka tahun ini menjadi refleksi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.Kini, publik menanti komitmen nyata antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan aspirasi yang telah diperjuangkan(Mus lb
