Aceh Tengah – 1fakta.com
Penyaluran bantuan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025 di Desa Kuyun Uken kini menuai sorotan tajam. Warga menduga adanya praktik pungutan liar (pungli) serta manipulasi data dalam proses pendistribusian bantuan jaminan hidup (jadup).7/4/2026
Sejumlah warga mengaku tidak menerima bantuan secara utuh. Dana jadup yang semestinya sebesar Rp8 juta per kepala keluarga (KK) diduga dipangkas menjadi Rp6 juta tanpa penjelasan resmi.
“Kami tidak menerima penuh. Ada selisih, tapi tidak jelas ke mana perginya,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya di lapangan, sebanyak 28 KK sebagai penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, 12 KK mengalami kerusakan rumah kategori parah dan menerima bantuan penuh sebesar Rp8 juta. Sementara 16 KK lainnya dikategorikan terdampak ringan dan menerima Rp6 juta.
Namun, persoalan muncul ketika ditemukan indikasi bahwa dari 16 KK penerima kategori ringan, sedikitnya lima KK diduga tidak mengalami kerusakan rumah sama sekali, tetapi tetap masuk dalam daftar penerima bantuan.
Temuan ini memperkuat dugaan adanya rekayasa data penerima. Warga menilai proses pendataan tidak dilakukan secara objektif, transparan, dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
Sorotan juga mengarah pada salah satu nama yang disebut sebagai Ketua RGM berinisial HR, yang diduga tetap menerima bantuan meskipun rumahnya tidak terdampak bencana.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Warga merasa hak mereka sebagai korban justru tergerus oleh praktik yang dinilai tidak transparan dan tidak adil.
Warga pun mendesak pemerintah daerah, inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh dan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan. Mereka juga meminta agar dugaan pungli dan manipulasi ini diusut tuntas serta pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan sampai bantuan untuk korban bencana malah jadi ajang mencari keuntungan. Kami butuh keadilan,” tegas salah satu warga.
Sementara itu, Kepala Kampung Kuyun Uken, Ajemi, membantah tuduhan terkait adanya kesalahan data maupun indikasi pungli.
“Itu hoaks, bang,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp.
Ia menambahkan bahwa isu tersebut juga sempat ditanyakan oleh sejumlah pihak sebelumnya. Menurutnya, setelah melakukan penelusuran langsung ke masyarakat, tidak ditemukan adanya praktik pemotongan dana oleh aparat kampung.
“Saya sudah cek langsung ke masyarakat. Awalnya saya juga kaget, khawatir ada aparat yang bermain. Tapi kenyataannya tidak ada,” jelasnya.
Ajemi menduga isu yang berkembang tidak lepas dari dinamika politik lokal.
“Mungkin ini bagian dari persoalan politik di kampung. Abang sendiri pasti paham bagaimana situasinya,” pungkasnya(#)
