Soppeng ll 1fakta.com ll Persoalan distribusi pupuk subsidi kembali menjadi sorotan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Di tengah dorongan pemerintah terhadap penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan produksi jagung, pasokan pupuk subsidi di Kecamatan Lilirilau dinilai belum sebanding dengan luas lahan pertanian serta tingginya kebutuhan petani pada musim tanam tahun ini.
Kecamatan Lilirilau diketahui menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas pertanian cukup besar di Kabupaten Soppeng, khususnya untuk komoditas jagung. Berdasarkan data statistik pemerintah daerah, luas lahan pertanian tanah kering untuk tanaman jagung di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 10.000 hektare.
Dengan luasan lahan tersebut, kebutuhan pupuk setiap musim tanam dinilai sangat tinggi. Petani membutuhkan pupuk dalam jumlah besar untuk menjaga produktivitas tanaman, terutama saat memasuki fase awal pertumbuhan yang sangat menentukan hasil panen.
Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lilirilau, Haji Hansiar, menjelaskan kebutuhan pupuk untuk tanaman jagung per hektare memang cukup besar. Menurutnya, rata-rata penggunaan pupuk urea mencapai sekitar 250 kilogram per hektare, sedangkan pupuk Phonska berkisar 300 kilogram per hektare.
“Kalau melihat luas lahan pertanian jagung yang ada di Lilirilau, tentu kebutuhan pupuk petani juga sangat besar. Untuk satu hektare saja, kebutuhan pupuk sudah ratusan kilogram,” ujar Haji Hansiar.
Jika dihitung berdasarkan kebutuhan tersebut, total kebutuhan pupuk untuk ribuan hektare lahan jagung di Kecamatan Lilirilau diperkirakan mencapai ribuan ton dalam satu musim tanam. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran ketika pasokan pupuk subsidi yang masuk ke tingkat pengecer dinilai masih sangat terbatas.
Ketua DPD APKAN RI Kabupaten Soppeng, Jamaluddin, menilai distribusi pupuk subsidi yang saat ini masuk ke pengecer resmi belum mencerminkan kebutuhan riil petani di lapangan. Ia menyoroti adanya pasokan yang hanya berkisar lima ton ke pengecer resmi, sementara kebutuhan petani terus meningkat seiring dimulainya musim tanam.
“Kalau hanya sekitar lima ton yang masuk ke pengecer resmi, tentu sangat jauh dari kata cukup. Sementara lahan pertanian jagung kita mencapai ribuan hektare dan petani sedang aktif melakukan penanaman,” kata Jamaluddin.
Menurut dia, persoalan pupuk subsidi hampir selalu muncul setiap musim tanam dan menjadi keluhan utama petani. Kondisi itu dinilai berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian apabila distribusi tidak segera diperbaiki.
Ia juga meminta pemerintah bersama pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran pupuk subsidi, mulai dari alokasi hingga distribusi di tingkat lapangan. Menurutnya, penentuan kuota pupuk seharusnya mempertimbangkan luas lahan, kebutuhan tanaman, dan jumlah petani aktif agar distribusi lebih tepat sasaran.
“Jangan sampai target ketahanan pangan terus digencarkan, tetapi kebutuhan dasar petani justru tidak terpenuhi. Pupuk ini kebutuhan utama petani untuk menjaga hasil produksi,” ujarnya.
Di lapangan, sejumlah petani mengaku mulai kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena stok di pengecer cepat habis. Sebagian petani bahkan terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih tinggi agar jadwal tanam tidak tertunda.
Kondisi tersebut dinilai menambah beban biaya produksi petani di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Petani berharap adanya tambahan alokasi pupuk subsidi dalam waktu dekat agar proses tanam jagung dapat berjalan maksimal dan target produksi tetap tercapai.
Persoalan pupuk subsidi sendiri selama beberapa tahun terakhir menjadi isu berulang di berbagai daerah sentra pertanian. Keterbatasan pasokan, keterlambatan distribusi, hingga ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan lapangan masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Bagi petani di Lilirilau, ketersediaan pupuk bukan sekadar persoalan distribusi barang, melainkan menyangkut keberlangsungan produksi pertanian dan sumber penghidupan masyarakat tani. Karena itu, mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada target produksi nasional, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar petani benar-benar tersedia di lapangan.
