Bireuen – 1fakta.com
Harapan petani untuk memperoleh pasokan air yang memadai melalui program Optimasi Lahan (Oplah) dan pompanisasi di Kecamatan Peudada justru berubah menjadi tanda tanya besar. Program yang menelan anggaran ratusan juta rupiah itu kini menjadi sorotan setelah sejumlah petani mengeluhkan manfaatnya yang dinilai belum dirasakan secara maksimal.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, salah satu kegiatan Oplah yang menjadi perhatian publik adalah pembangunan sarana Optimasi Lahan Non Rawa di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Peudada. Kegiatan tersebut memiliki nilai anggaran Rp844.514.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan oleh UPKK Poktan PKPA Sicupak untuk melayani areal persawahan seluas 183,59 hektare.
Namun, saat sejumlah warga dan petani meninjau lokasi, kondisi infrastruktur yang dibangun memunculkan berbagai pertanyaan.
Pada bagian bak pengisap, air terlihat berwarna hitam pekat menyerupai air bercampur karat dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Di dalam genangan tersebut juga tampak kabel yang masih terhubung ke mesin pengisap berada di dalam air.
Sementara pada bak penampungan, kondisi di lapangan terlihat kering. Bagian dalam bak dipenuhi lumpur dan pasir, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai fungsi dan efektivitas fasilitas tersebut dalam mendukung distribusi air ke lahan pertanian.
Di sisi lain, sejumlah petani mengaku hingga kini pasokan air ke areal persawahan belum berjalan sesuai harapan.
Salah seorang anggota kelompok tani yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa sistem pompanisasi yang dibangun belum mampu mengalirkan air secara maksimal ke lahan pertanian yang menjadi target program.
“Air belum bisa menjangkau seluruh sawah sebagaimana yang diharapkan. Kapasitas pompa dinilai tidak memadai jika dibandingkan dengan kondisi saluran dan posisi lahan yang lebih tinggi,” ujarnya kepada 1Fakta.com, Kamis (16/7).
Menurutnya, persoalan teknis menjadi salah satu penyebab utama. Saluran sekunder yang berukuran besar dan cukup dalam dinilai tidak sebanding dengan kapasitas pompa yang digunakan, sementara posisi lahan sawah berada pada elevasi yang lebih tinggi.
Akibatnya, tujuan program untuk mendukung produktivitas pertanian dan menjamin ketersediaan air bagi petani dinilai belum tercapai secara optimal.
Tak hanya soal hasil pekerjaan, mekanisme pelaksanaan program juga mulai dipertanyakan.
Sejumlah narasumber menyebutkan bahwa pada tahap awal terdapat beberapa kelompok tani yang tergabung dalam program tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, mereka menduga pengelolaan kegiatan lebih banyak berada di tangan dua figur yang dikenal sebagai Yah Cek dan Keuchik Din yang juga menjabat sebagai Keujruen Blang.
“Kami melihat pekerjaan lebih banyak terpusat kepada dua orang tersebut,” kata seorang narasumber.
Narasumber lainnya mengaku sejumlah kelompok tani hanya diminta melengkapi dokumen administrasi. Setelah dana dicairkan, mereka mengaku tidak lagi mengetahui secara rinci bagaimana pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
“Kami hanya melengkapi administrasi. Setelah itu kami tidak mengetahui lagi secara detail proses pelaksanaannya,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterlibatan kelompok tani sebagai penerima manfaat dalam program yang menggunakan dana negara tersebut.
Selain itu, berkembang pula isu di tengah masyarakat terkait dugaan adanya aliran dana kepada pihak tertentu. Informasi yang beredar menyebut nilai dugaan setoran tersebut mencapai sekitar Rp300 juta.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti yang dapat diverifikasi secara independen untuk mendukung kebenaran informasi tersebut.
Ketua UPKK Poktan PKPA Sicupak, Azhar alias Yah Cek, yang juga menjabat sebagai Keuchik Meunasah Krueng, membenarkan dirinya mengerjakan pembangunan bak penampung untuk kegiatan pompanisasi.
“Benar, saya mengerjakan bagian pembangunan bak penampung pompanisasi,” katanya saat dikonfirmasi.
Terkait isu dugaan aliran dana maupun tudingan pengelolaan kegiatan yang terpusat, Yah Cek membantah mengetahui persoalan tersebut.
“Saya tidak mengerti dan tidak mengetahui soal itu. Saya hanya mengerjakan pekerjaan pompanisasi dan bak penampung hingga air bisa mengalir,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Mulyadi, SE, saat dikonfirmasi 1Fakta.com juga membantah adanya dugaan setoran dana sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, kegiatan pembangunan sarana Optimasi Lahan Non Rawa di Desa Meunasah Krueng memang dilaksanakan oleh UPKK Poktan PKPA Sicupak. Namun ia menegaskan bahwa isu mengenai pengelolaan yang hanya dilakukan oleh dua figur tertentu maupun dugaan adanya setoran Rp300 juta tidak benar.
“Itu tidak benar,” tegasnya.
Hingga kini, berbagai pertanyaan mengenai efektivitas pompanisasi, manfaat program terhadap 183,59 hektare sawah, serta mekanisme pengelolaan anggaran masih menjadi perhatian sejumlah petani dan masyarakat.
Program yang dibiayai oleh uang negara pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Karena itu, transparansi pelaksanaan, keterlibatan kelompok tani, serta evaluasi terhadap hasil pekerjaan menjadi penting agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran utama.
(Abd-72)
