Parmonangan – 1fakta.com
Pembangunan jalan hotmix sepanjang 1.125 meter di ruas Parmonangan menuju Desa Hutajulu, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, mulai memberikan dampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., meninjau langsung kondisi jalan tersebut, Senin (14/9/2026). Jalan yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026 itu memiliki pagu anggaran sekitar Rp2,8 miliar.
Perbaikan ruas jalan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Taput meningkatkan konektivitas wilayah pedesaan sekaligus membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sebelum dilakukan pembangunan, kondisi jalan yang mengalami kerusakan cukup berat membuat perjalanan masyarakat menjadi sulit dan memakan waktu. Setelah ditingkatkan dengan konstruksi hotmix, waktu tempuh disebut dapat dipangkas hingga sekitar 30 menit.
Kondisi jalan yang lebih baik juga memberikan keuntungan bagi sektor pertanian. Pengangkutan hasil panen menjadi lebih mudah, sementara risiko kerusakan kendaraan akibat kondisi jalan yang sebelumnya ekstrem dapat diminimalisasi.
Bupati Jonius menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan akan terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan tingkat kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur ini kita lakukan secara bertahap. Tujuannya bukan hanya memperbaiki jalan, tetapi bagaimana akses masyarakat semakin mudah dan aktivitas ekonomi di desa bisa semakin berkembang,” ujar Bupati.
Namun, persoalan infrastruktur di kawasan Parmonangan tidak berhenti pada peningkatan kualitas jalan. Sejumlah titik yang rawan longsor juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pemkab Taput telah menjadwalkan penanganan longsor pada ruas jalan Hutatinggi menuju Parmonangan serta ruas Hutajulu menuju Hutajulu Parbalik secara bertahap pada tahun ini melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara.
Menurut Bupati, keterbatasan kemampuan APBD membuat penanganan sejumlah titik rawan bencana belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Untuk penanganan longsor, pengerjaannya kita lakukan secara bertahap tahun ini menggunakan dana APBD. Namun, karena anggaran APBD kita terbatas, penanganan ini belum bisa selesai sampai tuntas,” tegasnya.
Karena itu, Pemkab Taput berharap Pemerintah Pusat segera memberikan dukungan anggaran untuk penanganan infrastruktur terdampak bencana melalui Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana (R3P) yang telah diusulkan.
“Pemkab Taput sangat berharap Pemerintah Pusat dapat segera merealisasikan anggaran penanganan bencana sesuai dengan R3P yang telah kami usulkan,” lanjutnya.
Bupati menilai dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Penanganan yang tuntas dinilai akan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati Taput didampingi Asisten Administrasi dan Umum Binhot Aritonang, Staf Ahli Bupati Bonggas Pasaribu, Plt. Kadis PUTRHub Dalan Simanjuntak, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
(1F/Mukhtar.S)
