PELALAWAN – RIAU – 1Fakta. Com
Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai salah satu pilar penting peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kegiatan tersebut berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).
Kunjungan kerja ini dipimpin oleh anggota Komisi II DPR RI Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H dan turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Riau, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), direksi BUMD, serta para kepala daerah se-Provinsi Riau.
Plt. Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si dalam arahannya menegaskan pentingnya penguatan tata kelola BUMD sebagai instrumen utama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Ia menyebut bahwa hampir seluruh daerah di Riau telah memiliki BUMD, namun dengan tingkat kinerja yang masih beragam.
“Kita berharap ke depan, dengan dukungan regulasi seperti Undang-Undang BUMD, tata kelola BUMD semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah daerah menangkap peluang strategis di sektor unggulan seperti perkebunan kelapa sawit, agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah.
Dalam forum tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri menegaskan bahwa BUMD harus ditempatkan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar pelengkap struktur pembangunan. Menurutnya, optimalisasi peran BUMD menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“BUMD harus diberi ruang yang lebih luas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor strategis daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Zukri.
Ia menambahkan, Kabupaten Pelalawan memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa sawit yang perlu dikelola secara lebih optimal melalui BUMD agar memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi daerah.
Zukri juga mendorong penguatan kemitraan antara BUMD dengan koperasi dan masyarakat, guna memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI dalam menciptakan regulasi yang lebih fleksibel agar BUMD dapat berkembang secara profesional dan adaptif.
Kunjungan kerja ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan BUMD sebagai salah satu instrumen utama peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi daerah di Provinsi Riau.(Adv)
