Saumlaki – 1fakta.com
Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkratat, SH, bertempat di aula Hotel Galaksi, Jumat (2/8/2024).
Kegiatan workshop melibatkan BPKP Maluku, DPD RI, KPPN Saumlaki, Kejaksaan Tinggi Maluku, OPD, Pemerintah Desa, BPD, dan Pendamping Desa se – Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia dikatakan kegiatan workshop ini dibawah sorotan tema “Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”
Tujuan dari woorkshop ini yakni (1) memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa baik tingkat kabupaten maupun tingkat desa. (2) mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik dan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
(3) mendorong pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia di desa. (4) mendorong pemerintah desa dalam pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai keuangan desa. (5) mendorong pemerintah desa melakukan transformasi ekonomi di desa yang berkelanjutan sesuai keuangan desa.
Kegiatan workshop menghadirkan narasumber Novia Anakotta anggota komisi IV DPD RI, Kepala KPPN Saumlaki Muhammad Lutfi, Kepala Seksi Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala BPKP Provinsi Maluku. Kegiatan workshop dihadiri kurang lebih 200 peserta. Anggaran workshop dibebankan dari anggaran BPKP perwakilan Maluku.
Pj Bupati Piterson Rangkoratat dalam sambutannya mengatakan, narasumber akan memberikan pencerahan khususnya bagi pemerintah desa guna meningkatkan kemampuan managerial yang efektif, efisien, profesional dan peningkatan kinerja.
Dalam implementasinya kewenangan tersebut menghadirkan harapan sekaligus tantangan. Otonomi desa telah meluncurkan beberapa desa begitu maju dengan berbagai inisiatif dan informasinya. Tetapi disisi lain masih sangat banyak desa yang terjebak dalam keterbelakangan. Serta masih carut marut dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitasnya
Hal ini tentu saja menurunkan usaha masif untuk dapat menularkan berbagai inovasi dari desa-desa yang maju ke desa-desa yang berkembang atau terbelakang. Sebagai informasi bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar hasil pelaksanaan indeks desa membangun dalam tiga tahun terakhir ini mengalami penindasan.
Yang mana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal dan desa tertinggal. Sesuai hasil verifikasi pada tahun 2024 dan 80 desa terdapat 15 desa mandiri, 63 desa maju dan 2 desa berkembang.
Mengakhiri sambutanya Pj Bupati membacakan dua buah pantun yakni (1) sungguh manis buah pepaya, dimakan oleh si anak darah, mari bersama membangun desa, ciptakan desa maju dan sejahtera. (2) Laksanakan kerja dengan transparan, seluruh aspirasi harus di rangkum, kelola keuangan desa sesuai dengan aturan, agar tidak tersandung masalah hukum.
Kemudian Pj Bupati Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat, SH memukul tifa sebagai tanda resmi dibukanya kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para nara sumber dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sw.
