Tapanuli Utara – 1fakta.com
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., tak memilih menunggu persoalan infrastruktur sumber daya air (SDA) berlarut-larut.
Jumat (28/8/2026),
Bupati yang akrab disapa JTP tersebut langsung mendatangi Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan. Pertemuan dengan Kepala BBWS Sumatera II, Feriyanto Pawenrusi, itu secara khusus membahas percepatan penanganan irigasi, tanggul dan sejumlah infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Tapanuli Utara untuk membuka akses dukungan pemerintah pusat sekaligus mempercepat realisasi penanganan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan sektor pertanian.
Berdasarkan data Dinas PUTRHub, kondisi jaringan irigasi daerah yang berada dalam kategori baik baru sekitar 51,34 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan pembenahan jaringan irigasi di Tapanuli Utara.
Alih-alih hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah, Bupati JTP membawa langsung sejumlah usulan penanganan kepada BBWS Sumatera II Medan.
Usulan tersebut meliputi optimalisasi jaringan irigasi melalui Program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) untuk mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
Pemkab juga mengusulkan pembangunan lanjutan jaringan irigasi pada Bendung Batang Toru, yang mencakup sekitar 3.200 hektare lahan di Kecamatan Pahae Jae dan Purbatua.
Sementara pada Bendung Aek Sigeaon sebelah kiri, usulan pembangunan jaringan irigasi mencakup sekitar 1.420 hektare lahan pertanian di Kecamatan Sipoholon.
Tak berhenti pada persoalan irigasi, Pemkab Taput turut mendorong penanganan persoalan banjir dan erosi sungai.
Normalisasi sungai serta pembangunan sheetpile dan groundsill di Sungai Aek Sigeaon, Sungai Batang Toru dan Sungai Aek Situmandi menjadi bagian dari usulan yang disampaikan kepada BBWS II.
Bupati JTP menegaskan bahwa pemerintah daerah harus aktif memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya ketika keterbatasan fiskal daerah membuat pembangunan membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
“Kondisi saat ini menuntut kita untuk tidak sekadar menunggu di daerah. Kami berkoordinasi langsung mulai dari tingkat Balai hingga ke kementerian di pusat demi memastikan infrastruktur Tapanuli Utara mendapat perhatian prioritas. Gerak cepat ini murni demi kepentingan masyarakat dan pemulihan ekonomi pertanian kita,” ujar JTP.
BBWS II Pastikan Tanggul Aek Sigeaon Ditangani
Hasil audiensi tersebut mulai menunjukkan titik terang.
BBWS Sumatera II Medan memastikan perbaikan tanggul Sungai Aek Sigeaon akan ditangani pada tahun anggaran 2026.
Kawasan Jalan HKI, Kecamatan Tarutung, menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan dalam penanganan tersebut.
Selain perbaikan tanggul, BBWS II juga memastikan pembangunan groundsill di tiga titik. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk menaikkan sekaligus menstabilkan dasar sungai sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko pengikisan dan dampak luapan air.
Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, mengapresiasi langkah Bupati JTP yang datang langsung membawa usulan dan kebutuhan teknis daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kegigihan Pak Bupati. Tidak semua kepala daerah mau proaktif dan membuka ruang diskusi teknis seperti ini. Tugas BBWS II adalah membantu daerah yang membutuhkan alokasi percepatan,” kata Feriyanto.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan BBWS menjadi faktor penting dalam mempercepat pekerjaan teknis di lapangan, termasuk memastikan penanganan dampak sosial yang muncul selama proses pembangunan.
Bagi Pemkab Tapanuli Utara, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi. Ada sejumlah pekerjaan yang kini ditunggu realisasinya, mulai dari perbaikan tanggul, pembangunan groundsill, hingga peningkatan jaringan irigasi yang menopang lahan pertanian masyarakat.
Dengan kondisi jaringan irigasi yang masih membutuhkan pembenahan, langkah jemput bola Bupati JTP menjadi ujian berikutnya: sejauh mana hasil lobi dan usulan tersebut dapat benar-benar diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik yang dirasakan masyarakat.
Pasalnya, bagi petani dan warga yang berada di kawasan rawan banjir, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya usulan yang disampaikan, melainkan dari seberapa cepat tanggul diperkuat, irigasi berfungsi optimal, dan ancaman banjir dapat ditekan.
(1F/Mukhtar.S)
