Taput – 1fakta.com
Pemulihan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) tidak hanya membutuhkan perhatian pada ruas jalan nasional. Sejumlah jalan kabupaten yang terdampak bencana juga membutuhkan penanganan serius serta dukungan anggaran yang besar dari Pemerintah Pusat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., saat menggelar pertemuan kerja dengan Ketua Satgas Pasca Bencana Sumatera Bidang PU/Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Pekerjaan Umum RI, Ir. Jarot Widyoko, beserta jajaran di Siborongborong, Rabu (9/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan (PUTRHub) Tapanuli Utara, Dalan Simanjuntak.
Pertemuan membahas evaluasi progres sekaligus kebutuhan penanganan lanjutan infrastruktur terdampak bencana, meliputi jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta sungai di sejumlah wilayah Taput.
Saat ini, Kementerian PU memprioritaskan pemulihan akses Jalan Nasional ruas TarutungāTapanuli Tengah/Sibolga.
Dukungan juga diberikan pada sektor irigasi melalui Program Optimasi Lahan (Oplah) dengan pagu anggaran sekitar Rp42 miliar yang mencakup 32 lokasi.
Sementara itu, pada sektor jaringan air, pekerjaan normalisasi dan penanganan fisik Sungai Aek Sarulla di Kecamatan Pahae Jae tengah berjalan.
Namun, Bupati menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur pascabencana tidak boleh berhenti pada jalan nasional. Jalan kabupaten yang menjadi akses utama masyarakat juga harus mendapatkan perhatian karena berhubungan langsung dengan mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, pelayanan publik, serta pergerakan ekonomi daerah.
āKami menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU yang telah berjalan. Namun, Pemkab Tapanuli Utara masih membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk penanganan jalan kabupaten terdampak bencana, terutama yang berada di wilayah Kecamatan Parmonangan, Adian Koting, Sipoholon, dan kawasan Pahae,ā ujar Bupati.
Menurut Bupati, keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri untuk menangani seluruh infrastruktur yang terdampak. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat dibutuhkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara lebih cepat dan menyeluruh.
Permintaan tersebut mendapat respons dari Ketua Satgas Pasca Bencana Sumatera Bidang PU Kementerian PU RI, Ir. Jarot Widyoko.
Ia mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Tapanuli Utara dalam menyampaikan kondisi dan kebutuhan prioritas daerah. Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke tingkat pusat untuk diupayakan realisasinya secara bertahap.
Pemkab Taput berharap koordinasi dengan Kementerian PU dapat menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, khususnya ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Sebab, pemulihan jalan bukan semata persoalan fisik infrastruktur, tetapi menyangkut konektivitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan hasil pertanian, akses pendidikan dan kesehatan, hingga keberlangsungan aktivitas ekonomi warga.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan akan terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi bersama pemerintah pusat agar infrastruktur yang terdampak bencana dapat kembali berfungsi dan pelayanan kepada masyarakat segera pulih.
Jika diperlukan, naskah ini juga bisa dibuat lebih tajam dengan gaya headline investigatif, terutama dengan menonjolkan ruas-ruas jalan kabupaten yang rusak dan besaran kebutuhan anggarannya.
(1F/Mukhtar.S)
