Bireuen – 1fakta.com
Proyek preservasi Jalan Nasional Medan–Banda Aceh senilai Rp142,39 Miliar bagai kubangan Kerbau, tercatat belum ada dalam sejarah diwilayah Bireuen, kembali menjadi sorotan Baru sekitar sebulan setelah dilakukan pelapisan aspal pada sejumlah titik, badan jalan dilaporkan kembali mengalami kerusakan dan membentuk lubang di beberapa lokasi, Jum’at 02 September 2026.
Ironisnya, ketika persoalan tersebut hendak dikonfirmasi1fakta.com kepada pihak pelaksana, Direktur Utama PT Takabeya Perkasa Group, Agusty Bayu Murizky, disebut justru memblokir nomor telepon wartawan, setelah itu dibuka (jum’at petang) namun tak berikan tanggapan, yang meminta penjelasan terkait kondisi pekerjaan.
Upaya konfirmasi dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai kondisi jalan, kualitas pekerjaan, serta langkah perbaikan terhadap badan jalan yang kembali rusak.
Namun, berdasarkan penelusuran wartawan 1fakta.com, nomor yang digunakan untuk menghubungi Direktur PT Takabeya Perkasa Group kemudian tidak lagi dapat digunakan untuk berkomunikasi karena diduga telah diblokir.
Bukan hanya pihak perusahaan, Bupati Bireuen yang disebut pernah menjabat sebagai direktur utama perusahaan tersebut juga belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp. Pesan disebut telah terbaca, namun tidak memperoleh jawaban.
Proyek preservasi tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp142,396 miliar, dengan nilai HPS awal sekitar Rp177,995 miliar. Pekerjaan berada di bawah BPJN Wilayah I Aceh dan mencakup ruas Jalan Nasional Medan–Banda Aceh di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, hingga Kota Lhokseumawe. Paket pekerjaan tersebut dimenangkan PT Duta Mas Indah dan dalam pelaksanaannya melibatkan PT Takabeya Perkasa Group melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO).
Persoalan terhadap pekerjaan ini sebenarnya bukan kali pertama muncul.
Pada Januari 2026, pengguna jalan di wilayah Bireuen telah mengeluhkan minimnya rambu peringatan di sejumlah titik pekerjaan. Salah seorang pengguna jalan bahkan mengaku hampir terjatuh akibat adanya lubang bekas pengerjaan yang tidak terlihat jelas. Bahkan dua orang pelajar terperosok dan terjatuh saat hendak menuju ke sekolah.
Memasuki Maret, persoalan kembali mencuat. Pekerjaan disebut sempat terkendala akibat kerusakan Asphalt Mixing Plant (AMP) milik rekanan.
PPK 1.3 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Aceh, Isnanda, sebagaimana diberitakan media lokal pada Maret 2026, membenarkan informasi mengenai kerusakan AMP tersebut dan menyebut kondisi itu menyebabkan proses pengaspalan terhenti.
Saat itu, pemerintah menargetkan pekerjaan preservasi berupa penanganan lubang dan pelapisan aspal dapat diselesaikan sebelum puncak arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah.
Namun, persoalan belum sepenuhnya berhenti.
Pada akhir Maret, sejumlah pengguna jalan kembali mengeluhkan hasil pekerjaan. Pelapisan aspal di beberapa titik disebut tidak merata dan bergelombang, sementara masih terdapat lubang yang belum tertangani.
Kecelakaan di Got Gapu Ikut Soroti Keselamatan
Sorotan terhadap proyek ini semakin menguat setelah kecelakaan truk boks terjadi di kawasan Got Gapu, Bireuen, pada Juli 2026.
Truk yang melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh dilaporkan menabrak pembatas jalan di kawasan pekerjaan preservasi.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kanit Gakkum Satlantas Polres Bireuen menyebut faktor kelelahan atau pengemudi mengantuk sebagai penyebab sementara kecelakaan. Pihak kepolisian juga menyatakan rambu tersedia di lokasi.
Di sisi lain, pemberitaan mengenai kecelakaan tersebut turut memunculkan sorotan terhadap kondisi pengamanan proyek, termasuk visibilitas rambu, penerangan, serta kondisi material pekerjaan di sekitar badan jalan.
Artinya, persoalan keselamatan pengguna jalan dalam proyek ini telah menjadi perhatian sejak sebelum munculnya keluhan terbaru mengenai kerusakan aspal.
DPRK Lhokseumawe Ikut Soroti Pekerjaan Ruas yang Sama. Persoalan pekerjaan preservasi ini juga menjadi perhatian DPRK Lhokseumawe.
Pada Agustus 2026, Komisi C DPRK Lhokseumawe menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas pekerjaan Jalan Nasional lintas Medan–Banda Aceh di Kecamatan Muara Satu. Dalam agenda tersebut, pihak kontraktor, termasuk PT Takabeya Perkasa Group dan PT Duta Mas Indah, diundang. Namun, berdasarkan keterangan Sekretariat DPRK Lhokseumawe, pihak rekanan tidak hadir dalam RDP tersebut.
DPRK kemudian mendorong agar pekerjaan diselesaikan sesuai kontrak dan standar teknis, termasuk memastikan kualitas pekerjaan, volume pekerjaan, serta aspek keselamatan pengguna jalan. Tidak hanya kualitas badan jalan yang menjadi sorotan. Pembangunan median beton di ruas jalan yang sama juga mendapat perhatian dari pemerhati pendidikan Bireuen, Arifin.
Kepada Media 1Fakta.com, Arifin meminta pemerintah pusat, Kementerian PUPR, serta dinas terkait meninjau kembali desain median beton tersebut. Karena akses penyeberangan bagi pelajar perlu menjadi pertimbangan utama, khususnya di sekitar sejumlah sekolah yang berada di sepanjang ruas tersebut.
Ia menilai titik penyeberangan seharusnya tersedia di depan atau sekitar pintu gerbang ,SMAN 1 Bireuen, dan SMAN 2 Bireuen.
“Seharusnya dan tepatnya di pintu gerbang sekolah dibuat ruang penyeberangan anak sekolah. Itu sangat penting,” ujar Arifin, sebagaimana disampaikan kepada 1Fakta.com. Menurutnya, keberadaan median beton tanpa akses penyeberangan yang memadai dapat menyulitkan siswa yang harus berpindah dari satu sisi jalan ke sisi lainnya.
Anak sekolah yang datang dari arah timur, kata dia, harus menempuh putaran yang cukup jauh untuk menuju sekolah yang berada di sisi lainnya. Hal serupa juga dialami pelajar yang hendak pulang menuju arah barat.
“Memang seharusnya, karena anak-anak sekolah yang dari timur menyeberangi jalan menuju SMP, SMK dan SMA itu sangat jauh keliling. Begitu juga sebaliknya, anak sekolah yang dari barat mau pulang juga harus memutar dulu yang begitu jauh,” katanya.
Arifin juga menyoroti kawasan Gampong Gelanggang Baru yang menurutnya membentang dari arah timur hingga kawasan depan Jeumpa Hospital.
Menurut dia, sepanjang kawasan tersebut perlu mendapat perhatian dalam penataan akses penyeberangan, terutama karena terdapat aktivitas sekolah dan pergerakan masyarakat yang cukup tinggi.
“Kalau kita perhatikan tentang Gampong Gelanggang Baru itu pas satu desa (gampong), mulai dari timur sampai depan Jeumpa Hospital. Alangkah baiknya dibuat tempat penyeberangan ,” ujarnya lagi.
Masukan tersebut, menurut Arifin, penting dikaji pemerintah sebelum desain median dan fasilitas keselamatan jalan dianggap final.
Dengan munculnya kembali kerusakan pada badan jalan setelah dilakukan pelapisan, pertanyaan publik kini bukan semata kapan proyek selesai.
Kerusakan jalan nasional bukan sekadar persoalan tampilan fisik. Lubang, permukaan bergelombang, material pekerjaan, maupun pengamanan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko bagi pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor pada malam hari dan ketika hujan.
Begitu pula desain median jalan. Infrastruktur yang dibangun di jalur nasional semestinya tidak hanya mempertimbangkan kelancaran kendaraan, tetapi juga aspek keselamatan dan akses masyarakat, termasuk pelajar yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
Hingga berita ini ditulis, Direktur PT Takabeya Perkasa Group Agusty Bayu Murizky belum memberikan penjelasan mengenai kondisi jalan yang kembali rusak maupun tudingan bahwa nomor wartawan telah diblokir setelah upaya konfirmasi dilakukan. Begitu pula pihak BPJN Wilayah I Aceh belum memberikan penjelasan terkait hasil pemeriksaan mutu terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan di ruas tersebut.
Padahal, sebagai proyek yang menggunakan APBN dan berada di jalur nasional dengan mobilitas tinggi, transparansi mengenai mutu pekerjaan, keselamatan pengguna jalan, serta pertanggungjawaban terhadap kerusakan menjadi hal penting untuk diketahui publik.
Publik tidak hanya membutuhkan jalan yang selesai di atas kertas. Publik membutuhkan jalan yang aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika jalan yang baru dikerjakan kembali rusak, pertanyaan mengenai mutu, pengawasan, dan pertanggungjawaban tidak semestinya berhenti hanya karena nomor wartawan diblokir.
Sementara ketika median beton dibangun di kawasan sekolah, pertanyaan mengenai keselamatan dan akses penyeberangan pelajar juga tidak boleh diabaikan.
Redaksi Media 1Fakta.com membuka ruang hak jawab bagi PT Takabeya Perkasa Group, PT Duta Mas Indah, BPJN Wilayah I Aceh, Kementerian PUPR, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas pemberitaan ini.(Abd-72)
