Humbahas – 1fakta.com
Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024 di SMA Negeri 1 Paranginan. Sebagai bagian dari proses penyidikan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) melakukan penggeledahan di lingkungan sekolah tersebut dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti, Selasa (10/11/2026).
Penggeledahan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB itu dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Humbahas, Jhon Merdiosman Purba, S.H., M.H.
Langkah tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Humbahas Nomor PRINT-05/L.2.31/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026, serta penetapan izin penggeledahan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/PenPid.B-GLD/2026/PN Trt tertanggal 9 November 2026.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Humbahas, Van Barata Semenguk, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan dokumen maupun barang yang berkaitan dengan pengelolaan serta pertanggungjawaban Dana BOSP Tahun Anggaran 2024.
Sejumlah dokumen dan barang bukti yang ditemukan selanjutnya diamankan dan dibawa ke Kantor Kejari Humbahas untuk diteliti serta dianalisis sebagai bagian dari kepentingan penyidikan.
Penanganan perkara ini bermula dari penyelidikan Bidang Intelijen Kejari Humbahas. Setelah melalui proses pendalaman, perkara tersebut kemudian dilimpahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai kewenangannya.
Kepala Kejaksaan Negeri Humbahas, Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen kejaksaan dalam menjalankan penegakan hukum secara profesional, objektif, dan akuntabel.
Penggeledahan di lingkungan SMAN 1 Paranginan menjadi perhatian publik, mengingat Dana BOSP merupakan anggaran negara yang dialokasikan untuk mendukung operasional sekolah serta peningkatan mutu layanan pendidikan. Penggunaannya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku, disertai pertanggungjawaban administrasi dan keuangan yang transparan.
Masyarakat kini menantikan perkembangan hasil penyidikan, khususnya terkait dokumen yang telah diamankan, komponen belanja yang menjadi objek pendalaman, serta ada atau tidaknya indikasi kerugian keuangan negara.
Penelusuran secara menyeluruh terhadap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi penting agar duduk perkara dapat terungkap secara terang dan objektif.
1Fakta.com memandang bahwa pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan merupakan bagian penting dari kontrol publik. Dana yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan harus benar-benar dikelola sesuai peruntukannya, bukan menjadi ruang bagi praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat peningkatan kualitas pendidikan.
Meski demikian, seluruh proses hukum tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Penggeledahan dan pengamanan dokumen merupakan bagian dari tindakan penyidikan, bukan bukti bahwa pihak tertentu telah dinyatakan bersalah.
(1F/L.Tamp)
