Banda Aceh – 1fakta.com
Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, menyampaikan permohonan resmi kepada Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, untuk melakukan evaluasi mendalam terkait rencana atau kemungkinan kehadiran kembali Taqwallah ke dalam jajaran Pemerintahan Aceh.
Dalam pernyataan resminya, beliau menyampaikan:
“Kami menghormati proses demokrasi dan kewenangan Gubernur Aceh dalam mengelola pemerintahan daerah. Namun demikian, sebagai lembaga yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kami meminta agar setiap penempatan pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Aceh melalui proses evaluasi yang transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Aceh.”
PBA menegaskan beberapa hal penting:
– Perlu penjelasan publik yang jelas — alasan kehadiran kembali dan peran apa yang akan diemban
– Evaluasi kinerja masa lalu — meninjau kembali jejak rekam selama menjabat sebelumnya demi peningkatan kualitas pelayanan publik
– Transparansi proses — masyarakat berhak mengetahui kriteria dan pertimbangan penempatan pejabat penting
– Kepentingan rakyat diutamakan — segala keputusan harus bertujuan semata-mata untuk kemajuan Aceh dan kesejahteraan rakyat
“Bukan berarti kami menolak atau mendukung seseorang. Yang kami minta hanyalah proses yang benar, terbuka, dan akuntabel. Amanat rakyat Aceh harus dijalankan oleh orang-orang yang tidak hanya berkemampuan, tetapi juga bersih dan terpercaya. Ini hak rakyat untuk tahu,” tegas Subki Mohammad Bintang.
PBA berharap Gubernur Aceh dapat memahami keinginan masyarakat agar Pemerintahan Aceh senantiasa dikelola dengan prinsip kebersamaan, kejujuran, dan keadilan.
