Bireuen – 1fakta.com
BIREUEN I Proyek Rehap SMA Negeri 1 Peulimbang tahun 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp3,6 miliar menuai sorotan publik.
Warga curiga disub kepada orang luar atau penggunaan tenaga kerja asal Medan dalam pengerjaan proyek tersebut memicu polemik di tengah masyarakat Desa Seuneubok Peulimbang yang menilai pekerja lokal seharusnya dapat diberdayakan.
Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 1 Peulimbang, Tgk T Nurdin, mengaku kekecewaan mendalam, karena banyak warga setempat yang memiliki kemampuan di bidang konstruksi justru tidak dilibatkan dalam proyek bernilai miliaran rupiah itu.
Kepada Media 1Fakta.com Rabu (20/5/2026), Tgk T Nurdin mengatakan dirinya baru mengetahui keberadaan pekerja dari luar daerah setelah mendapat informasi dari kepala sekolah.
“Saya sempat mempertanyakan langsung kepada kepala sekolah kenapa harus memakai pekerja dari luar, padahal masyarakat di desa ini banyak yang bisa bekerja di proyek tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, alasan yang disampaikan pihak sekolah terkait keterbatasan waktu pengerjaan tidak dapat diterima sepenuhnya.
“Alasannya karena dikejar waktu. Tetapi menurut saya itu kurang masuk akal. Kalau sejak awal ada koordinasi yang baik, masyarakat lokal tentu bisa ikut dilibatkan,” katanya.
Ia menyebut, kedatangan pekerja asal Sumatera Utara sempat memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat sekitar. Tidak sedikit warga yang berharap dapat memperoleh pekerjaan dari proyek revitalisasi sekolah tersebut.
“Warga tentu berharap ada manfaat ekonomi dari pembangunan itu. Jangan sampai proyek besar di daerah sendiri, tetapi masyarakat hanya melihat tanpa ikut merasakan dampaknya,” ungkap Tgk T Nurdin.
Selain menyoroti penggunaan tenaga kerja luar daerah, Tgk T Nurdin juga mengkritik minimnya keterbukaan pihak sekolah terhadap Komite Sekolah dalam pelaksanaan revitalisasi tersebut.
Dirinya mengaku hanya pernah dimintai tanda tangan di awal sebelum proyek berjalan. Setelah itu, menurutnya, pihak komite tidak lagi dilibatkan maupun diberikan informasi lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan pekerjaan.
“Saya sangat mendukung pembangunan sekolah ini karena memang dibutuhkan. Namun komite seharusnya jangan diabaikan, karena kami juga memiliki tanggung jawab terhadap sekolah,” tegasnya.
Tgk T Nurdin juga menjelaskan bahwa dirinya ikut berupaya membantu kelancaran proses belajar mengajar selama revitalisasi berlangsung.
Salah satunya dengan mengusulkan penggunaan ruang belajar dan ruang ujian di SMP Negeri 1 Peulimbang yang berada di seberang sekolah.
“Itu bentuk tanggung jawab saya sebagai Ketua Komite agar kegiatan belajar siswa tetap berjalan,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang tertera pada papan proyek, pekerjaan revitalisasi SMA Negeri 1 Peulimbang dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Namun pihak Komite Sekolah mengaku tidak mengetahui secara rinci mekanisme pelaksanaan proyek tersebut.
Situasi itu kemudian memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan pelibatan unsur sekolah dalam proyek pendidikan yang menggunakan anggaran negara.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Peulimbang yang berupaya dikonfirmasi Media 1Fakta.com melalui sambungan telepon belum memberikan jawaban. Pesan WhatsApp yang dikirimkan juga belum mendapat balasan hingga berita ini ditayangkan.(Abd-72)
