TAPANULI UTARA –1Fakta.com
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung pengendalian inflasi serta menyukseskan berbagai program strategis nasional saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, Senin (13/7/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara itu diikuti Bupati bersama Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, M.Si., staf ahli bupati, para asisten, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah agenda strategis nasional, antara lain perkembangan pengendalian inflasi di daerah, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Menteri Dalam Negeri dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, seluruh pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengantisipasi potensi gejolak inflasi.
“Pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus terus bersinergi dan responsif dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Tapanuli Utara,” ujar Bupati.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Tapanuli Utara dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai basis perencanaan pembangunan.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu menjadi kunci dalam menyusun program pembangunan yang efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memperkuat langkah kolaboratif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(1F/Mukhtar.S)
